Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-Empat Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi di Daerah

Wednesday, May 02, 2018



Sejak Soekarno mewedarkan (memaparkan) apa yang menjadi isi hatinya, dan apa yang beliau wedarkan adalah suatu “dasar negara”, filosofische grondslag, atau suatu Weltanschauung (pandangan dunia) pada tanggal 1 Juni 1945.[1] Pada saat itulah suatu rumusan filsafat bangsa Indonesia diketahui oleh khalayak orang Indonesia. Inti dari dasar itu adalah “negara semua buat semua” bukan (negara) buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya- tetapi “semua buat semua”.[2] Kemudian jika Bung Karno mengupas dasar pikiran tersebut maka sampailah pada lima dasar. Pancasila disajikan oleh perumusnya sebagai jawaban atas permintaan Ketua Badan Penyelidik untuk memaparkan pemikiran tentang Filosofische grondslag (landasan kefilsafatan) yaitu “fundamen”, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.[3]
Cita-cita pendiri bangsa ini adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.[4] Hal tersebut merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang sampai hari ini masih harus direbut dari cengkraman oligarki, kartel dan kleptokrasi. Konstitusi telah memerintahkan untuk melaksanakan tujuan bangsa yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia.[5]
Harga bangsa Indonesia adalah harga negara dan harga negara adalah harga warganegara. Ketiganya secara resiprokal kritis mengembangkan payung hukum tertinggi yang menjamin terciptanya keadaan sejahtera, adil, makmur dan merata. Menjamin terselenggaranya cita dan realita hukum bagi semuanya.[6] Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil.[7]  Menurut Soediman Kartohadiprojo pengertian keadilan sebagai berikut:
 Keadilan berarti kesukarelaan secara tetap dan mantap terus menerus memberikan kepada tiap orang apa yang memang sudah menjadi bagiannya atau haknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere)[8].
Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 setelah amandemen ke-4 terdapat rumusan pasal yang mengatur arah dan strategi kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (1) berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat tersebut menyebutkan bahwa pengaturan ekonomi seharusnya “disusun” dan berbasis pada kekeluargaan dan kebersamaan. Asas kekeluargaan dapat diterjemahkan sebagai asas kebersamaan dan brotherhood antar semua kelompok pelaku ekonomi, bukan family system.[9]
Menurut Sri Edi Swasono, pengertian dari Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:
     “Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebenarnya mengandung pengertian sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi (perekonomian) yang disusun sebagai usaha bersama (bukan usaha perorangan), dan usaha bersama itu harus berdasar atas asas kekeluargaan. Ada empat perkataan kunci pada ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 ini: Perekonomian, disusun, usaha bersama, dan asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan perekonomian tentu bukanlah hanya koperasi saja, tetapi meliputi usaha-usaha non koperasi seperti PT, Firma, CV, dan lain-lain. Dari sinilah muncul konsepsi Triple Co (prinsip co-ownership/pemilikan bersama, co-determination/penentuan atau keputusan bersama, co-responsibility/tanggungjawab bersama) sebagai wujud kebersamaan. Disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri oleh mekanisme pasar bebas atau kehendak dan selera pasar.  Secara imperatif negara menyusun, negara mendesain (lebih dari sekedar mengintervensi). Wujud ketersusunannya jelas, yaitu tersusun sebagai usaha bersama (sebagai mutual andeavour) berdasar mutualisme atau kepentingan bersama. Dalam usaha bersama itu berlaku asas kekeluargaan (brotherhood) yang bukan kindship atau kekerabatan),  kegotongroyongan koopratif.  Dengan demikian pasal 33 UUD 1945 menolak pasar bebas (laissez-faire) yang mengemban paham liberalisme dan individualisme.”[10]
Secara spesifik Soediman Kartohadiprodjo menjabarkan pengertian kekeluargaan yang tercantum pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:
        “Keluarga” itu adalah suatu: a) kesatuan, kelompok, pergaulan hidup manusia; ini terdiri dari b) manusia yang berbeda-beda: ayah, ibu, anak-anak; ayah dan ibu berbeda dari anak dalam umurnya; ayah dan ibu berbeda satu sama lain dalam kelamin: pria dan wanita: pun anak-anak dapat terdiri dari pria dan wanita; dan last but not not least, di antara sekian banyak manusia yang hidup bersatu merupakan keluarga itu, bahkan andaikata terdapat di antaranya anak kembar, tidak ada dua yang sama kepribadiannya. Tetapi sungguhpun berbeda beda satu sama lain masing-masing di antara mereka itu baru merasa bahagia kalau hidup dalam keluarga kesatuannya itu: keluarga.[11] 
Lebih lanjut, menurut Sri Edi Swasono dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:
Ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 merupakan penegasan dari makna demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat. Kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-seorang, meskipun hak warganegara orang-seorang tetap dihormati.[12]
Berdasarkan hal tersebut diatas, perekonomian nasional harus ditata berdasar atas kekeluargaan, brotherhood dan kegotongroyongan. Negara berhak untuk menguasai bahkan memiliki seluruh sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu artinya daulat rakyat atas seluruh sumber daya alam yang dimiliki oleh negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi.
Menurut World Bank konteks Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
Pendapatan kotor per kapita nasional terus meningkat, dari $560 pada tahun 2000 hingga $3.630 pada 2014. Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20. Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999, menjadi 11,2% pada tahun 2015.[13]
Sementara data Tahun 2015 menyebutkan bahwa angka koefisien gini Indonesia adalah 0,42.[14]  Hal itu sebagai warning system bagi Indonesia karena terjadi ketimpangan ekonomi pada kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 5,6 % dengan pengurangan kemiskinan 1% menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.
Kementerian Keuangan dalam laporan keuangannya menyatakan terdapat 2000 Penanam Modal Asing yang tidak membayar pajak selama 10 tahun.[15] Akibatnya kini 13.000 Desa tidak ada Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan tidak mempunya jalan layak, 11.000 Desa tidak memiliki Sekolah Dasar (SD), 1500 Kecamatan tidak memiliki pasar,  275 Kecamatan tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 816 Kecamatan tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA).[16] Padahal dengan norma-norma konstitusi yang ada maka ketentuan-ketentuan konstitusional perekonomian itu mempunyai kedudukan yang dapat memaksa untuk dipakai sebagai standar rujukan dalam semua kebijakan ekonomi.






[1] Pidato Soekarno di Sidang BPUPKI.
[2] Panitia pembina Djiwa Revolusi, Tudjuh Bahan2 Pokok Indoktrinasi, Djakarta, 1961, hlm. 14.
[3] Pidato Bung Karno dalam Lahirnya Pancasila.
[4] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 2.
[5] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4.
[6] M. Yudhie Haryono, Usulan Naskah Akademik RUU Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Berbasis Pancasila.
[7] Ibid., hlm. 13.
[8] Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Bandung, 2009, hlm. xix.
[9] Sri Edi Swasono, Bung Hata Bapak Keadulatan Rakyat: Memperingati Satu Abad Bung Hatta, Yayasan Hatta, Jakarta, 2002, hlm. 79.
[10]Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI diakses http://www.bphn.go.id/data/documents/28_puu_2013-uukoperasi-telahucap-28mei2014-tdk_dtrima-_wmact.pdf  pada Kamis, 7 April 2016.
[11] Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Bandung, 2009, hlm. 99-100.
[12] Berdikari Online, Makna “Dikuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD 1945 diakses http://www.berdikarionline.com/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945/  pada Kamis, 7 April 2016.
[13] World Bank, Indonesia’s Overview diakses http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview  pada Jumat, 08 April 2016
[14]Sindonews, Pemerintah Targetkan Indeks Gini Ratio 0,36 diakses http://ekbis.sindonews.com/read/955939/33/pemerintah-targetkan-indeks-gini-ratio-0-36-1422266484 pada Rabu, 7 April 2016
[15] Detik Finance, Menkeu: 2.000 Perusahaan Asing di RI Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun diakses dari http://finance.detik.com/read/2016/03/21/193009/3169957/4/menkeu-2000-perusahaan-asing-di-ri-tak-bayar-pajak-selama-10-tahun?utm_source=finance&utm_medium=Facebook&utm_campaign=CMS+Socmed  pada Selasa, 29 Maret 2016.
[16] M. Yudhie Haryono, Loc.cit.

Copyright @ 2013 DARE TO BELIEVE. Designed by Templateism | MyBloggerLab